Bandung Barat, 3 Juni 2025 – Forum Pemuda Bandung Barat Peduli (FPBBP) menyampaikan keprihatinan mendalam atas keputusan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menganggarkan dana sebesar Rp1 miliar lebih untuk pengadaan perangkat iPad bagi anggotanya, di tengah kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan berbagai kesulitan ekonomi pasca-pandemi dan dampak inflasi.
Ketua FPBBP, Lutfi Abdul Azim,
menilai langkah tersebut mencerminkan ketidapekaan terhadap situasi rakyat.
“Ketika masyarakat menjerit karena harga kebutuhan pokok melonjak dan
infrastruktur dasar masih banyak yang terbengkalai, meningkatnya pengangguran
karena Para Pekrja yang terkena PHK, DPRD justru memilih tampil eksis dengan
gadget mewah. Ini sungguh ironis,” ujarnya.
 |
| Ilustrasi |
Menurut informasi yang beredar,
pengadaan iPad tersebut tidak disertai dengan rincian spesifikasi yang jelas
kepada publik, padahal anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat. Hal
ini memunculkan dugaan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses
pengadaan barang.
Irfan, Sekretaris FPBBP,
menambahkan bahwa langkah ini mencederai semangat efisiensi yang tengah
digaungkan oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) terkait
penghematan anggaran. “Seharusnya DPRD menjadi contoh dalam melaksanakan
prinsip efisiensi, bukan malah menghamburkan anggaran untuk kepentingan pribadi
yang dibungkus dengan label 'penunjang kinerja',” tegasnya.
Terlepas Anggaran tersebut
bersumber dari anggaran Sekretariat Dewan atau Anggaran Dinas terkait, 1 milyar
bukan anggaran sedikit untuk pengadaan IPad bagi para anggota Dewan.
Apabila dibandingkan 1 milyar
untuk pengadaan IPad setara dengan Pembangunan beberapa KM Jalan, juga setara untuk
mengcover biaya Kesehatan berapa ratus ribu orang di Bandung Barat, juga
hal-hal yang lebih penting lainya, tambah Irfan.
FPBBP mendesak agar DPRD KBB
berikut Bupati Bandung Barat segera mengevaluasi kembali rencana pengadaan
tersebut dan mengalihkan anggaran untuk program-program yang lebih pro-rakyat,
seperti perbaikan infrastruktur desa, bantuan UMKM, dan peningkatan layanan
pendidikan serta kesehatan.
“Kami akan terus mengawal isu ini
dan tidak segan melakukan aksi jika aspirasi masyarakat diabaikan. Kami ingin
pemuda menjadi suara nurani rakyat, bukan penonton kebijakan yang menyakiti,”
pungkas Irfan.
